PRAKTIK OLIGARKI DI MASA KEPEMIMPINAN JOKOWI - Intrupsi News
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

PRAKTIK OLIGARKI DI MASA KEPEMIMPINAN JOKOWI

Photo by pixebay

Oleh: Ibnu Tokan 

"Di negara yang sakit ini, kita membutuhkan kesadaran kolektif agar tidak terjebak dalam permainan oligarki". 

PENGANTAR

Jeffrey A Winters dalam bukunya Oligarki (2011), mendeteksi oligarki Indonesia membesar di masa Presiden Soeharto dengan pendekatan Oligarki sultanistik. Di masa soeharto para Oligarki seperti benalu yang menempel kepada negara. Soeharto dikenal dengan bapak pembangunan lewat visi perbaikan ekonomi yang dibalut dengan paham developmentalisme.

Untuk melakukan tugas ini soeharto tentu tidak sendiri ia dibantu oleh para kapitalis High Class sehingga kebijakan konsekuensinya setiap kebijakan nasional tidak pernah terlepas dari intervensi orang-orang ini. 

David Ransom, aktivis dan penulis kiri asal Amerika Serikat dalam buku The Berkeley Mafia and the Indonesian Massacre menjuluki kelompok ekonom ini dengan istilah 'Mafia Bekeley'. Sebuah tulisan yang tulis Edi Suwiknyo dikutip dari media m.bisnis.com dengan judul 75 Tahun Indonesia Merdeka: Pembangunan Ekonomi dari Soekarno hingga Jokowi menjelaskan bahwa dalam sejarah ekonomi Indonesia, 'Mafia Berkeley' salah satu tokohnya adalah Widjojo Nitisastro dkk. Mereka-mereka ini mempunyai peran penting.

Bahkan hingga anak cucu didiknya, mereka adalah arsitek utama perekonomian dari zaman Orde Baru hingga periode Joko Widodo.

Ini sejalan dengan analisis Robertus Robert, bahwa di Era Reformasi para oligark tidak lagi memanfaatkan perantara negara untuk mencapai tujuannya. Mereka masuk ke dalam negara. Para oligark tidak hanya bermain di belakang para politisi dan elite rezim demokratis melainkan secara langsung memimpin partai, membentuk koalisi pemerintahan, memobilisasi opini publik melalui bisnis media mereka dan menentukan jabatan-jabatan publik baik di pusat maupun lokal. 

JERATAN OLIGARKI

Jika kita melihat di era jokowi polarisasi oligarki pun dipraktikan secara nyata. Rakyat selalu menjadi korban dari persetubuhan negara dan Oligarki yang memperpanjang garis kemiskinan bangsa ini. 

Di sektor Hukum, sejak presiden menandatangani Revisi UU KPK, Revisi UU Minerba, Revisi UU MK, sampai pada lahirnya UU Cipta Kerja (Omnibus Law) menuai konflik dan penolakan di mana-mana. Produk UU yang lahir banyak mengalami catat prosedural namun tetap disahkan. Seperti UU Cipta Kerja (Omnibus Law) yang tidak sesuai dengan amanat UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Baca tulisan penulis tentang "Omnibus law: Solusi atau Petaka? " yang dimuat di timesindonesia.co.id

Di sektor Kesehatan, isu soal bisnis Polymerase Chain Reaction (PCR) yang belum lama ini diramaikan di ruang publik yang melibatkan para pemangku kebijakan membuktikan negara telah berselingkuh dengan para mafia dan melakukan bisnis dengan rakyatnya sendiri. 

Penulis teringat dengan, Abdil Mughis Mudhofir dan Coen Husain Pontoh dalam bukunya berjudul "Oligarki: Teori dan Kritik", menjelaskan ditangan mereka, negara sudah seperti cabang bisnis bagi elite kekuasaan untuk kepentingan bisnis mereka. 

Apakah benar demikian? Mari kita lihat. 

Ditengah bisnis PCR yang hangat diperbincangkan, pemerintah pun memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) ke Propinsi Kalimantan Timur. 

Pemindahan ibu kota ini menjadi isu strategis dimana masa depan bangsa Indonesia dipertaruhkan. Pasalnya Luas wilayah daratan Ibu Kota Negara dengan total 256 ribu hektar ternyata menyimpan kejahatan Oligarki di sana. Bagaimana tidak, sebaran luas tambang berdasarkan konsesi perusahaan tambang batubara didalam kawasan Ibu Kota Negara yang melibatkan 25 Perusahaan tambang batu bara mencapai 47,875,42 Ha dengan total lubang galian sebesar 92 lubang (Sumber: JATAM Kaltim). 

Salah satu konsesi perusahaan tambang batu bara yang masuk dan tercakup dalam kawasan Ibu Kota Negara adalah milik PT. Singlurus Pratama dengan luas 24.750 Ha dengan total galian 25 Lubang. Saham mayoritas PT. Singlurus Pratama dimiliki oleh Lanna Resources Public Company, sebuah perusahaan terbuka asal Thailand. Saham mayoritas lainnya juga dimiliki PT. Harita Jayaraya. Perusahaan ini dimiliki oleh keluarga taipan Lim Hariyanto Wijaya Sarwono bersama istrinya Rita Indriawati. Rita dalam data International Consortium for Investigatif Journalist (ICIJ) tercatat memiliki perusahaan yang terkait dengan kasus offshore leaks.

Ini salah satu dari sekian banyak contoh yang membuktikan bahwa Abdil Mughis Mudhofir dan Coen Husain terbukti benar adanya. 

Penolakan publik atas pemindahan Ibu Kota Negara lewat Petisi bertajuk "Pak Presiden, 2022-2024 Bukan Waktunya Memindahkan Ibukota Negara" diprakarsai oleh Narasi Institute sejak pekan lalu dikutip dari Kompas.com menembus angka 32.370 tanda tangan penolakan. Pemerintah pun merespon hal tersebut dengan dalil akan mempertimbangkan. 

Di tengah penolakan yang datang silih berganti pemerintah lewat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional mengeluarkan aturan syarat pengurus SIM, STNK, Calon Jemaah Haji dan Jual beli tanah harus dilengkapi dengan Fotokopi Kartu BPJS Kesehatan. Apa urgensinya? 

Pemerintah juga lewat Menteri Agama Yaqut Cholil Quomas ditengah isu bisnis PCR, Isu Penolakan Masyarakat Wadas, Isu keterlibatan pihak asing dan beberapa menteri di kabinet Indonesia Maju yang memiliki saham tambang batu bara di lokasi IKN, isu pemindahan Ibu Kota Negara, Naiknya Harga bahan bakar di Pertamina, Naiknya Harga Minyak goreng, sampai Aturan baru BPJS Kesehatan, ia pun mengeluarkan pendapat membanding-bandingkan pengeras suara adzan dengan gonggongan anjing. 

Tindakan itu merupakan tindakan yang melukai hati umat islam bukan hanya saja di indonesia tetapi di seluruh dunia. Pluralisme yang dijaga selama ini jangan di pecah belah dengan pernyataan yang memicu konflik seperti itu. Jangan jadikan isu agama untuk menggiring masyarakat agar terjebak pada pernyataan seperti itu. Indonesia yang dikenal dengan bangsa yang pluralisme sudah hidup rukun dan damai sesama umat beragama sejak kemerdekaan. 

Saran dari penulis kepada menteri agama agar lebih baik menata kembali institusi keagamaan yang dikenal dengan slogan "IKHLAS BERAMAL" tersebut agar tidak terjadi lagi kasus korupsi seperti kasus penyalahgunaan biaya haji dan dana abadi umat, kasus korupsi pengadaan laboratorium madrasah sampai pada kasus penyalahgunaan dana haji dan biaya operasional menteri. 

Slogan Ikhlas beramal itu bukan slogan tanpa makna namun harus bisa dipertanggungjawabkan secara kelembagaan agar tidak mencoreng nama baik institusi tersebut. 

KELUAR DARI JERATAN OLIGARKI

Memutus mata rantai oligarki ibarat mengurai benang kusut. Penyakit oligarki ini sudah lama menjadi virus dan mendarah daging dalam sistem berdemokrasi kita hari ini. Hubungan simbiosis mutualisme antara negara dengan oligarki menjadi dosa sejarah yang memalukan bagi bangsa ini. 

Pemilihan umum 2019 mencatat ada 16 partai politik yang terlibat dalam kontestasi politik kala itu. Dalam Praktik Politik hari ini dari masa pencalonan sampai pada proses pemilihan membutuhkan anggaran yang cukup menguras kantong. Jika produk pemenang kontestasi politik masih mengharapkan kucuran dana dari oligarki maka siapapun dia yang menjadi kepala pemerintahan baik di pusat sampai daerah tidak akan pernah bisa melepaskan jeratan ini karena persoalan utang budi.

Di tambah lagi dengan pro kontra respon publik terhadap aturan Presidential Threshold (PT) yang menetapkan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden dengan persentase 20%. Setidaknya Mahkamah Konstitusi sudah 13 kali mengadili gugatan tersebut dan semuanya di tolak dengan alasan "Open Legal Policy". Jika memang demikian maka PT hanya akan menguntungkan partai-partai yang berkuasa hari ini dan menjadi bencana bagi bagi partai-partai kecil dan tidak ada polihan lain selain berkoalisi dengan partai-partai penguasa. 

Ada argumentasi solusi penyelesaian Legal Policy adalah Presiden dan DPR harus merevisi pasal 222 UU No 07 Tahun 2017 agar semua partai bisa mendapatkan tempat yang sama. 

Jika tidak asumsi publik akan berpikir bahwa, slogan demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat hanya sebuah slogan utopis belaka. Ataukah Presiden dengan DPR adalah pengusaha yang memiliki aset dimana-mana dengan tujuan memperpanjang barisan oligarki dan tidak berani melawan para oligarki. 

Kita ambil saja seperti Konglomerat dibalik Bisnis Kaesang-Gibran. (Sumber: Tirto.id).

Pilihan terakhir adalah MK melihat urgensi masalah ini dan mencari titik terang demi terciptanya demokrasi yang berkeadilan. 

Tidak hanya itu, para oligarki memahami bahwa ketika negara sudah masuk dalam jeratan oligarki sultanistik, kolektif dan sipil maka permainan pun dimulai. 

Ketika respon publik menolak kasus-kasus yang menganggu eksistensi keberadaan oligarki maka harus ada pengalihan isu yang dibangun agar fokus publik teralihkan dari isu strategis dan central menuju ke pengalihan isu. Cara terbaik untuk mengalihkan isu adalah dengan menggunakan isu SARA (Suku Agama dan Ras). Masyarakat pun kembali lagi menjadi korban atas aturan-aturan dan pernyataan yang dikeluarkan. 

PENUTUP

Untuk keluar dari jeratan ini butuh kesadaran subtansial rakyat Indonesia agar bisa memahami secara radikal isu-isu kebangsaan yang menjadi sentral isu dan yang bukan sentral isu (pengalihan isu) oleh oligarki hari ini dengan memanfaatkan negara sebagai alat peperangan melawan rakyatnya sendiri. 

Kesadaran politik bangsa Indonesia pun harus bermuara pada visi yang sama yakni politik sebagai jalan untuk pengabdian kepada bangsa dan negara bukan sebagai sebagai alat untuk berselingkuh dengan oligarki. 

Kesadaran ekonomi juga harus tumbuh secara kolektif dengan mencintai tanah air seutuhnya, menjaga dan merawat kekayaan alam Kita. Hari ini perlu kita sadari bahwa ketersediaan sumber daya alam yang mumpuni tetapi kita masih merasa lapar di tanah sendiri. 

Kita selalu berteriak paling cinta tanah air, paling Indonesia, paling merah putih tetapi membiarkan para oligarki berkeliaran di seluruh tempat yang ada di indonesia. Jika demikian maka kita termasuk pelaku sejarah yang ikut terlibat menyumbangkan garis kemiskinan di bangsa ini. 

Populisme pun bisa menjadi solusi alternatif jika roh populisme sudah menjadi populisme pluralisme, Humanisme dan Transenden. Jika tidak maka populisme bisa menjadi boomerang karena variabel populisme terjebak pada variabel mayoritas-minoritas dan Egosentris serta politik identitas yang dangkal.

Post a Comment for "PRAKTIK OLIGARKI DI MASA KEPEMIMPINAN JOKOWI"