Meneropong New Normal di NTT - Intrupsi News
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Meneropong New Normal di NTT



Penulis: Ibnu Tokan

Indonesia menjadi salah satu negara positif virus corona sejak di umumkannya dua warga depok jawa barat yang terdampak positif corona lewat hasil resmi yang di keluarkan oleh presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan pada tanggal 02 Mei 2020 yang lalu.

Reaksi sosial ketika awal pandemi, sebagian masyarakat mengabaikannya dan ketika angka kematian naik dengan signifikan, masyarakat mulai khawatir, dan hingga akhirnya tercekam karena laju perkembangan virus ini semakin meningkat dari hari ke hari.

Menurut data yang di keluarkan oleh Tim Satgas percepatan penanganan Covid-19 Indonesia minggu pagi tertanggal 07 Juni 2020 menyatakan kasus terkonfirmasi positif corona mencapai angka 30.514 pasien, jumlah ini mengalami penambahan sebanyak 993 kasus bila di bandingkan dengan data terakhir pada hari sebelumnya. Angka kesembuhan telah mencapai 9.907 orang sementara korban meninggal terkonfirmasi positif virus corona sebesar 1.801 orang

Berbagai kebijakan telah di keluarkan oleh pemerintah pusat untuk menangani pandemi ini mulai dari penerapan sosial distancing, physical distancing, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sampai pada kesiapan pemberlakuan kebijakan baru yang di kenal dengan istilah New Normal.

Untuk mendukung Kebijakan New Normal Pemerintah Pusat telah menerbitkan Surat Keputusan Kementerian Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan Covid-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi. Kemudian kebijakan itu di tindaklanjuti dengan Surat Edaran (SE) Nomor HK.02.01/MENKES/335/2020 tentang Protokol Pencegahan Penularan Covid-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi.

Walaupun sudah SK dan Surat Edaran dari pemerintah pusat namun pemberlakuan New Normal ini masih menaui pro dan kontra di tengah masyarakat. Di satu sisi sebagaian masyarakat mendukung adanya penerapan New Normal agar aktivitas sosial bisa berjalan kembali secara baik dengan tetap memperhatikan standarisasi protokol kesehatan penanganan Covid-19 dan akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian bangsa karena aktivitas perdagangan akan mulai bergerak kembali. Namun di sisi lain keresahan muncul di tengah masyarakat akhibat pemerintah seakan tergesa-gesa menerapkan kebijakan ini yang dikhawatirkan akan berpotensi menimbulkan lonjakan kasus baru dan memicu gelombang kedua Covid-19 yang akan berdampak negatif terhadap sektor kesehatan dan ekonomi.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menerbitkan pedoman transisi menuju the new normal/tatanan kehidupan baru sebelum vaksin Covid-19 belum temukan.
Adapun syarat menuju transisi the new normal yang di keluarkan oleh WHO sebagai berikut: Pertama, pemerintah bisa membuktikan bahwa transmisi virus corona sudah di kendalikan. Kedua, Rumah Sakit atau sistem kesehatan tersedia untuk mengidentifikasi, menguji, mengisolasi, melacak kontak, dan mengkarantina pasien Covid-19. Ketiga, Risiko penularan wabah sudah terkendali terutama di tempat dengan kerentanan tinggi seperti fasilitas kesehatan, rumah lansia dan pemukiman padat. Keempat, langkah pencegahan di lingkungan kerja, sekolah dan tempat umum lainnya seperti menjaga jarak, cuci tangan, dan etika saat batuk. Kelima, mencegah kasus impor virus corona. Keenam, menghimbau masyarakat untuk berpartisipasi dan terlibat dalam transisi the new normal.

Merujuk pada persyaratan diatas, Peneliti The Indoneisa Institute (TII), Nopitri Wahyuni menilai skenario hidup tatanan baru atau the new normal yang akan di terapkan pemerintah mesti di kaji ulang karena secara garis besar curva kasus Covid-19 masih merangkak naik setiap harinya. Selain itu rasio tes cepat (rapid test) di Indonesia termasuk yang paling buruk di 40 negara terdampak virus Corona. Seperti yang diungkapkan oleh Bappenas, hanya 940 tes yang dilakukan per 1 juta orang.

Ditengah pro dan kontra pemberlakuan new normal, pemerintah kembali menekankan bahwa penerapan new normal tidak akan serentak di seluruh daerah di Indonesia, keputusan sepenuhnya berada di tangan kepala daerah.

Bagaimana dengan Nusa Tenggara Timur?

Menurut Achmad Yurianto (Juru Bicara Pemerintah Penanganan Covid-19), ada dua syarat utama yang menjadi pertimbangan untuk menentukan apakah sebuah daerah siap menjalani new normal atau belum. Dua syarat ini adalah kajian epidemiologi dan kesiapan sistem kesehatan di masing-masing daerah. Pemerintah kembali menekankan bahwa daerah yang menerapkan new normal harus terbukti berhasil menurunkan kasus penyebaran Covid-19.

Merujuk pada data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi NTT tertanggal 06 Juni 2020 menyatakan bahwa jumlah total keseluruhan Orang Dalam Pantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan pasien konfirmasi positif Covid-19 saat ini sebanyak 2.014 kasus dengan total ODP 1.801, sembuh 1704, meninggal 4 dan jumlah ODP sampai saat ini 93 orang. Total PDP 110, sembuh 67 PDP, meninggal 15 PDP, dan jumlah PDP sampai saat ini 28 PDP. Total Positif 103 kasus, sembuh 30, meninggal 1, jumlah positif sampai saat ini 72 kasus.

Dari data di atas terkonfirmasi 2 kasus tambahan positif Covid-19 di wilayah kota kupang yang merupakan kluster transmisi lokal pada tanggal 06/06/2020 (sudah termasuk di 72 kasus).  Di sampaikan juga bahwa total Orang Tanpa Gejala sebanyak 1.229 orang dengan rincian OTG selesai di pantau sebanyak 767 orang dan OTG yang tersisa sebanyak 462 orang. Terakhir, hingga saat ini sebanyak 1.324 telah di kirimkan dan hasilnya adalah 929 negatif, 189 sampel hasil laboratorium positif (30 sembuh, 1 meninggal, dan 72 saat ini) dan 206 sampel belum ada hasil.

Di tengah maraknya wabah Covid-19 dan wacana penerapan kebijakan New Normal harus di tinjau kembali oleh pemerintah Provinsi NTT karena hal ini bertentangan dengan salah satu syarat yang dikeluarkan oleh WHO bahwa transmisi virus corona sudah bisa di kendalikan, namun pemerintah gagal dalam memenuhi syarat pemberlakuan New Normal karena fakta lapangan membuktikan bahwa kasus Positif corona bukan semakin menurun namun bertambah menjadi 2 kasus positif lewat hasil laboratorium Biomolekuler RSUD WZ Johannes Kupang yang merupakan kluster transmisi lokal di kota kupang.

Disisi lain, penulis menekankan bahwa titik fokus kajian Epidemiologi Covid-19 di Nusa Tenggara Timur (NTT) harus menjadi prioritas utama pemerintah sebagai bahan pertimbangan sebelum mengambil keputusan untuk menerapkan New Normal di Nusa Tenggara Timur.

Terakhir, pemerintah juga harus membangun konsolidasi di seluruh lapisan masyarakat Nusa Tenggara Timur dan melakukan eduksi secara menyeluruh ke 21 kabupaten dan 1 kotamadya tentang kesiapan menuju new normal dengan tetap memperhatikan Protokol Kesehatan Covid-19 agar saat pemberlakuan new normal masyarakat Nusa Tenggara Timur memiliki kesadaran kolektif untuk menjalankan tatanan kehidupan baru atau The New Normal.



Post a Comment for "Meneropong New Normal di NTT "