POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG HALUAN IDEOLOGI PANCASILA - Intrupsi News
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG HALUAN IDEOLOGI PANCASILA


PENGANTAR

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU-HIP) yang belakangan dibahas dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah menimbulkan kontroversi dan kegaduhan di ruang publik.

Secara historis, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) periode 2009-2014 telah mengeluarkan Empat Pilar MPR dimana Pancasila adalah salah satu pilarnya. Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 tahhun 2017, Presiden membentuk Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila. Kemudian melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2018, Presiden membentuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Di sisi lain, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI tidak mau ketinggalan dengan membentuk Rancangan UU Haluan Ideologi Pancasila yang merupakan program legislasi prioritas DPR RI pada tahun 2020 dan sudah di setujui dalam Rapat Paripurna sebagai RUU inisatif DPR RI.

Berdasarkan catatan Rapat Badan Legislasi Pengambilan Keputusan atas Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Haluan Ideologi Pancasila, dikatakan bahwa saat ini belum ada Undang-Undang sebagai landasan hukum yang mengatur mengenai Haluan Ideologi Pancasila untuk menjadi pedoman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga diperlukan Undang-Undang tentang Haluan Ideologi Pancasila

Munculnya Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila yang kontroversi ini menurut penulis menjadi boomerang bagi arah pembangunan nasional dikarenakan beberapa subtansi materil dari RUU tersebut menuai konflik diantaranya yang akan dibahas dalam tulisan kali ini yaitu, Pertama, dari kedelapan landasan yuridis dalam pembentukan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila ternyata tidak memuat TAP MPRS No. XXV/MPRS/1996 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai dasar hukumnya. Kedua, polemik Pasal 6 ayat (1) RUU HIP yang menyebutkan ciri pokok Pancasila adalah Trisila, yaitu ketuhanan, nasionalisme, dan gotong royong, dan Pasal 6 ayat (2) yang menyebutkan Trisila terkristalisasi dalam Ekasila, yaitu gotong royong. Hal ini seakan memonopoli dan menyebabkan pengkultusan (Destruttive cult) subtansi pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang termaktub dalam Pasal 2 UU Nomor 12 Tahun 2011. Terakhir, RUU ini di nilai belum termasuk hal ihwal yang urgensi untuk di bahas mengingat situasi bangsa hari ini masih berada dalam cengkraman wabah Covid-19 yang harusnya menjadi prioritas nasional.

KONTROVERSI TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966 DALAM PEMBENTUKAN RUU HIP

Menurut Maria Frada Indriati S. dalam bukunya Ilmu Perundang-Undangan : Proses dan Teknik Pembentukannya menjelaskan bahwa “Menimbang” atau konsiderans dalam suatu peraturan perundang-undangan memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan peraturan perundang-undangan dengan memperhatiakn unsur-unsur filosofis, sosiologis, dan juridis. Sedangkan “Mengingat” atau dikenal sebagai dasar hukum merupakan landasan yang bersifat yuridis bagi pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut yang memperhatikan dua hal, pertama; memuat dasar kewenangan pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Kedua; Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Merujuk pada konsep pembentukan suatu Undang-Undang diatas maka pembentukan RUU HIP harus mencantumkan TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966 mengingat setiap dasar hukum dalam pembentukan suatu UU harus memuat dasar kewenangan pembentuknnya dan Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mana subtansi materi dari RUU ini bersifat Idelologis, maka secara normatif diharuskan mencantumkan dasar hukum mengenai ideologi yang dilarang. Artinya RUU Haluan Ideologi Pancasila harus mempertegas jati dirinya sebagai satu-satunya ideologi yang harus dijadikan pedoman hidup dalam berbangsa dan bernegara. Hal ini sesuai dengan amanat pasal (2) UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang berbunyi “ Asas Ormas tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945” j.o Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang No.17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemsyarakatan Pasal 59 ayat (4) huruf c yang berbunyi “ Ormas dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebearkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila”. Jika TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966 ini tidak di muat dalam dasar hukum pembentukan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila maka publik akan menilai Pembentukan RUU ini merupakan akomodasi politik  kepentingan para pembuat kebijakan untuk membuka ruang bagi ideologi lain selain Pancasila yang akan berdampak buruk bagi pertahanan dan keamanan nasional mengingat Indonesia pernah mengalami sejarah kelam akhibat pertarungan ideologi.

PANCASILA VS RUU HALUAN IDEOLOGI PANCASILA

Peraturan Perundang-Undangan menurut Pasal 1 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Hierarki atau tata urut peraturan perundang-undangan di Indonesia merujuk pada Pasal 7 ayat (1) UU No.12 Tahun 2011 yang terdiri atas :
1.Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ( UUD 1945)
2.Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR)
3.Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang
4.Peraturan Pemerintah
5.Peraturan Presiden
6.Peraturan Daerah Provinsi; dan
7.Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Jika dilihat secara hierarki, UUD 1945 berada pada tingkatan tertinggi. Namun menurut Rizky Argama Direktur Riset dan Inovasi di Pusat Studi Hukum dan Kajian Indonesia (PSHK), dalam teori norma Hans Nawiasky yang dikenal dengan die Stuferordnung der Recht Normen, terdapat jenis dan tingkatan suatu aturan yakni:
1. Staatsfundamentalnorm (Norma fundamental Negara/abstrak/sumber hukum);
2. Staatsgrundgesetz (Aturan dasar/aturan pokok Negara/konsitusi/UUD);
3. Formell gesetz (Undang-Undang);
4. Verordnung & Autonome Satzung (Aturan pelaksana Peraturan Pemerintah-Peraturan Daerah)

Sejalan dengan teori norma Hans Nawiasky di atas, jika dirarik dalam konteks aturan di Indonesia maka UUD 1945 berada pada tataran Staatsgrundgesetz atau sebagai Konstitusi Negara berdasarkan pasal 3 ayat (1) UU No. 12 tahun 2011 dan RUU Haluan Ideologi Pancasila berada pada tataran Formell gesetz. Sedangkan Pancasila berada pada tataran Staatsfundamentalnorm atau sumber hukum berdasarkan amanat pasal 2 UU No. 12 Tahun 2011 yaitu “Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum Negara”. Disisi lain penempatan pancasila sebagai sumber hukum Negara sesuai dengan pembukaan UUD 1945 alinea keempat dan juga dipertegas dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XI/2013.

Berkaca pada kajian yuridis diatas maka sejatinya Pancasila haruslah tetap menjadi sumber dari segala sumber hukum Negara tanpa perlu memonopoli dan menyebabkan pengkultusan (Destruttive cult) subtansi pancasila yang hanya sekedar menjadi sebuah Undang-Undang. Narasi Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila yang berkembang hari ini merupakan kesalahan sejarah dalam proses pembuatan suatu Undang-Undang yang harus di hentikan Pembahasannya. Mengingat RUU ini seakan melabrak sistem ketatanegaraan yang termaktub dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Bagi penulis ini merupakan akhibat dari kegagalan Penafsiran Hukum yang dilakukan oleh DPR karena RUU Haluan Ideologi Pancasila ini merupakan inisatif dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada DPR. Penulis juga merekomendasikan untuk meninjau kembali subtansi muatan materi yang ada di dalam RUU tersebut karena telah menjatuhkan Pancasila dari kedudukannya yang luhur.

HAL IHWAL PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG

Merujuk pada pasal 20 ayat (1) UUD Tahun 1945, kekuasaaan untuk membentuk undang-undang ada pada Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya di dalam pasal 20 ayat (2) UUD 1945 diatur bahwa setiap Rancangan Undang-Undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama.

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 materi muatan yang harus diatur melalui UU adalah :
1. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan UUD 1945
2. Perintah suatu UU untuk diatur dengan UU
3. Pengesahan perjanjian internasional
4. Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau
5. Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat

Hal senada juga disampaikan oleh pakar Hukum Tata Negara UGM Zainal Arifin Mochtar, bahwa dalam pembentukan suatu undang-undang harus memperhatikan dua hal, yakni kewenangan lembaga Negara dan keinginan rakyat. Dalam konteks ini kewenangan lembaga Negara sudah termaktub dalam pasal 20 ayat (1) UUD Tahun 1945 sehingga DPR atas perintah undang-undang telah menginisiasi Rancangan Undang-Undang tentang Haluan Ideologi Pancasila yang hari ini mendapat banyak penolakan dari berbagai kalangan baik dari Ormas Keagamaan, akadimisi, organisasi kemahasiswaan, pemerhati hukum, bahkan dalam tubuh DPR pun masih terjadi perdebatan terkait rancangan undang-undang ini.

Penulis melihat bahwa berbagai penolakan terhadap rancangan undang-undang HIP yang penulis ikuti lewat media masa hari ini menunjukan bahwa keinginan rakyat akan hadirnya Undang-Undang ini merugikan Hak konstitusional rakyat sebagai warga Negara Indoneisa.

Senada dengan hal diatas, Pasal 10 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 huruf e menyebutkan bahwa materi muatan yang harus diatur melalui UU salah satunya adalah pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Namun fakta yang terjadi dari pembentukan Rancangan UU Haluan Ideologi Pancasila ini tidak sama sekali memenuhi kebutuhan masyarakat melainkan menjadi boomerang bagi masyarakat secara luas karena dikhawatirkan akan menyebebkan distorsi penghayatan ideologi pancasila dan menyebebkan konflik sosial yang berkepanjangan jika Rancangan undang-undang ini tetap akan di bahas. Apalagi situasi bangsa hari sedang mnghadapi gejolak dengan skala global akhibat wabah Covid-19 sejak awal Maret sampai dengan saat ini yang berdampak buruk pada perekonomian dan kesehatan masyarakat. Penulis menyarankan kepada DPR dan seluruh stakeholder untuk menunda bahkan memberhentikan pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila sesuai dengan pemaparan diatas dan tetap fokus pada penanganan dan penanggulangan Covid-19 yang menjadi bencana nasional dikarenakan keinginan rakyat hari bukan dengan hadirnya UU tentang Haluan Ideologi Pancasila namun keinginan rakyat hari adalah pandemi Covid-19 segera berakhir agar masyarakat kembali melakukan aktivitas seperti biasa demi keberlangsungan hidup.

(Penulis: Ibnu Tokan)

2 comments for "POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG HALUAN IDEOLOGI PANCASILA"