KEADILAN HUKUM DALAM JERATAN KUASA POLITIK

PENGANTAR

Di Indonesia, istilah negara hukum secara konstitusional telah disebutkan pada UUD 1945 hasil amandemen ke empat yang termaktub dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi " Negara Indonesia adalah Negara Hukum".

Ini menunjukan bahwa semua perbuatan atau tindakan seseorang baik individu maupun kelompok, rakyat maupun pemerintah harus didasarkan pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum perbuatan atau tindakan itu dilakukan atau didasarkan pada peraturan yang berlaku.

Dalam menegakkan hukum, ada tiga unsur yang harus diperhatikan agar tidak mencederai kebijaksanaan hukum itu sendiri yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum.

Pemetaan ketiga unsur hukum ini menuai perbedaan pendapat dikalangan para ahli dalam menafsirkan unsur-unsur hukum itu sendiri.

Ada yang berpendapat bahwa kepastian hukum merupakan indikator pertama dan ada juga yang berpendapat bahwa keadilan hukum menjadi indikator pertama dalam penerapan hukum.

Plato (428-348 SM) menyatakan, bahwa negara ideal apabila didasarkan atas keadilan, dan keadilan baginya adalah keseimbangan dan harmoni.

Harmoni di sini artinya warga hidup sejalan dan serasi dengan tujuan negara (polis), di mana masing-masing warga negara menjalani hidup secara baik sesuai dengan kodrat dan posisi sosialnya masing-masing.

Terlepas dari berbagai perdebatan yang melihat sudut pandang penerapan hukum itu sendiri, idealnya hukum harus bisa mengakomodasi ketiga unsur tersebut tanpa berpihak pada salah satu unsur.

Di situlah letak kebijaksaan hukum yang dimaksud.

Namun fakta hari ini, kebijaksanaan hukum telah dilacuri oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Hukum hari telah menjadi kendaraan politik praktis yang siap dikebiri kapanpun dan di manapun.

POLITIK NILAI VS POLITIK PRAKTIS

Politik memiliki peran untuk mengimplementasikan kebaikan. Demokrasi saat ini yang lebih terbuka seharusnya politik dapat lebih banyak berbuat. Politik memiliki kekuasaan melalui perangkat politik seperti partai politik. Maka substansinya adalah bagaimana politik mampu senantiasa bergandengan tangan dengan rasa kemanusiaan.

Rasa kemanusiaan yang dimaksud ialah bagaiamana politik mampu hadir sebagai nabi-nabi baru yang membebaskan umat manusia dari kegelapaan menuju ke cahaya harapan.

Namun politik hadir hari ini dengan kediktatorannya yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Ini kemudian membangun stigam dimasyarakat bahwa politik itu kotor, politik itu licik, dan politik itu tidak ada lawan abadi yang ada hanya kepentingan abadi.

Defenisi politik seperti ini sudah ada jauh sebelum negara indonesia ini ada, hal ini pernah di kemukaan oleh Machiavelli (1469-1528) seorang politikus dan filsuf Italia yang mengatakan tidak peduli apakah tindakkan politik yang dijalankan itu bermuatan trick-trick, tipu daya, jujur atau tidak jujur asalkan tujuan tercapai. Inilah salah satu bentuk politik praktis yang mewabah dibumi pertiwi hari ini.

Ada hal yang penting yang harus kita ingat bahwa berbicara tentang politik maka berbicara tentang kekuasan. Olehnya jadikan politik itu sebagai jalan pengabdian demi kemaslahatan bangsa bukan menjadikan politik sebagai mata pencaharian demi kepentingan sesaat.

HUKUM UNTUK MASYATAKAT VS MASYARAKAT UNTUK HUKUM

Dalam kajian filsafat hukum, esensi dari lahirnya suatu produk hukum merupakan kesepakatan bersama yang disepakati oleh suatu kelompok atau masyarakat tertentu untuk mengatur kehidupan dalam masyarakat tersebut.

Artinya, masyarakat yang mengendalikan hukum bukan hukum yang mengendalikan masyarakat.

Hukum hanya sebagai suatu alat yang hanya bisa dijalankan atas kehendak dari suatu masyarakat.

Namun, realitas hari ini menempatkan hukum seakan-akan seperti dewa kematian yang siap merenggut nyawa setiap individu bahkan kelompok sekalipun yang pro terhadap kebijakannya. Hal ini disebakan karena hukum sudah dikendalikan berada dalam kendali politik.

Hal senda juga disampaikan oleh Simarmata (2007), ia menyatakan bahwa Hukum tidak mungkin berproses secara asosial dan akultural. Hukum rentan terhadap pengaruh kepentingan, persepsi dan aspek budaya, yang muncul dari masyarakat dan juga petugas dan aparat penegak hukum yang mempengaruhi hukum itu sendiri.

Ini menunjukan bahwa kebijakan apapun yang di ambil dalam kacamata hukum selalu berada dalam bayang-bayang politik.

Hukum hanyalah panglima dan yang menjadi raja ialah politik itu sendiri.

Contoh kasus hari ini yang terjadi yang menunjukan bahwa hukum telah kehilangan taringnya ialah Kasus kriminalisasi petani dan masyarakat adat.

Kasus ini muncul akibat buruknya produk legislasi hukum agraria dan sumber daya alam. Produk legislasi hukum agraria dan sumber daya alam yang ada belum sepenuhnya melindungi tanah-tanah adat.

Konsekuensinya, tanah-tanah adat rentan dirampas atas nama hukum ditambah kriminalisasi masyarakat adat dan petani dengan dalil penyerobotan lahan.

Miris bukan!!!

Hal ini termaktub dalam RUU Perlindungan Masyarakat Adat, RUU Pertanahan dan Revisi Undang-Undang Kehutanan yang belum selesai-selesai dibahas di Senayan sampai hari ini.

Masalah hukum bukan hanya pada masalah hukum agraria saja, namun terjadi pada hukum pidana kita  hari ini yang dalam putusan pemidanaan dalam kasus pidana sering mengabaikan nilai-nilai keadilan hukum dan mengejar yang namanya kepastian hukum sebagai tolak ukur untuk menjatuhkan putusan.

Ini pernah terjadi pada kasus Sam Kuning dan Kasus Munir Said Thalib.

Polemik hukum kita sampai kapanpun tidak akan sampai pada titik temu disebabkan karena produk hukum agraria dan hukum pidana kita hari ini merupakan warisan kolonial yang masih diberlakukan sampai saat ini.

Faktor lain yang menghambat ialah terjadinya perang kepentingan dilevel DPR dengan legitimasi politik praktis untuk kepentingan golongan mereka.

Seharusnya, tujuan negara demokrasi yang ideal ialah negara yang menjadikan hukum sebagai panglima dan menerpakan politik nilai sebagi raja dengan tujuan kemaslahatan rakyat indonesia sehingga tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.

Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Abraham Lincoln bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Share :