ANALISIS DAN SOLUSI MASALAH KORUPSI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF TEORI SISTEM HUKUM LAWRENCE MEIR FRIEDMAN - Intrupsi News
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ANALISIS DAN SOLUSI MASALAH KORUPSI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF TEORI SISTEM HUKUM LAWRENCE MEIR FRIEDMAN



SISTEM PENEGAKAN HUKUM MASALAH KORUPSI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF TEORI SISTEM HUKUM LAWRENCE MEIR FRIEDMAN

 

Struktur Hukum (Legal Structure)

Sistem biasa dipandang sebagai suatu konsepsi tentang keseluruhan aspek dan elemen yang tersusun sebagai satu kesatuan terpadu baik dalam garis vertikal, horizontal, ataupun diagonal. Oleh karena itu, yang kita pahami sebagai sistem hukum tentulah merupakan keseluruhan aspek dan elemen yang tersusun sebagai satu kesatuan terpadu tentang hukum. Dalam studi ilmu hukum, kebanyakan orang terutama para sarjana hukum di Indonesia sangat dipengaruhi oleh pandangan Lawrence Meir Friedman tentang sistem hukum (legal system) yang menurutnya mencakup tiga komponen atau sub-sistem, yaitu (i) komponen struktur hukum, (ii) substansi hukum, dan (iii) budaya hukum

Pandangan Lawrence Friedmann ini sangat populer di kalangan sarjana hukum Indonesia, sehingga hampir tidak ada sarjana hukum yang tidak pernah mengutip dan menjadikannya rujukan utama dalam setiap tulisan yang membahas mengenai sistem hukum.

Yang hendak diuraikannya dengan teori tiga sub-sistem struktur, substansi, dan kultur hukum itu tidak lain adalah bahwa basis semua aspek dalam sistem hukum itu adalah budaya hukum. Jika konsep struktur hukum ini dipergunakan untuk melihat penanganan masalah korupsi di Indonesia, maka akan nampak bahwa makna korupsi itu sendiri akan sangat ditentukan oleh kelembagaan hukum dan harmonisasi antar lembaga negara dalam penegakan hukum.

Adanya persaingan secara implisit antara Komisi Pemberantasan Korupsi, Polri dan Kejaksaan dalam penanganan kasus korupsi. Kita ketahui bersama KPK sendiri dalam penanganan kasus korupsi ikut melibatkan pihak polri dan kejaksaan akan tetapi dari beberapa kasus seperti simulator SIM dan kasus budi gunawan serta beberapa kasus lainya mengindikasikan terjadi perpecahan internal di kubu KPK yang terdiri dari kejaksaan dan kepolisian. Hal ini disebabkan masih kuatnya kencintaan berlebihan terhadap lembaga asal akibatnya ketika kasus korupsi melibatkan kelembagaan yang dimaksud cenderung mengakibatkan penanganan kasus cenderung banyak di intervensi atau tarik ulur dalam penanganan oleh karena itu perlu adanya harmonisasi kelembagaan antara KPK, Polri dan kejaksaan dalam efektifitas pemberantasan korupsi di Indonesia.

Di sisi lain, belum adanya grand design yang jelas mengenai kelembagaan negara, menyebabkan kurang jelasnya hubungan antar lembaga negara yang menyebabkan terjadinya hubungan yang kurang harmonis antar lembaga negara. Baik antar lembaga negara utama maupun antara lembaga negara penunjang (state auxiliary bodies). Ketidakjelasan tersebut menyebabkan jalannya pemerintahan tidak efektif dan efisien.

Menurut hemat penulis dapat dikatakan di sini bahwa ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk memberantas masalah korupsi dari perspektif sub-sistem struktur hukum ala Lawrenceyang dilakukan oleh mafia korupsi, yaitu antara lain: reformasi institusi hukum (polisi, jaksa, hakim dan advokat) dalam hal sistem rekrutmen, mengadakan program pelatihan atau program Continuing Legal Education (CLE) secara konsisten, pembekalan etika profesi hukum, profesionalisme, dan lain sebagainya terutama dalam lembaga Mahkamah Agung sebagai sentra penegakan hukum. Perlu dukungan dan peran serta masyarakat luas (public support) terhadap pemberantasan praktik-praktik judicial corruption.

Tidak kalah pentingnya adalah adanya perbaikan sistem remunerasi dan jaminan sosial karena tidak ada negara yang memberi gaji kecil tetapi dapat menghasilkan penegak hukum yang berintegritas. Meskipun ini terkesan klise namun begitulah kenyataannya. Terakhir penulis ingin mengatakan bahwa “Good law enforcement agencies are not born but made”. Jika ada tekad yang kuat, reformasi sistem penegakan hukum di Indonesia dapat dicapai, dan keadilan dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia tidak akan menjadi impian belaka.

Substansi Hukum (Legal Subtance)

Berbagai peraturan perundang-undangan yang yang telah diupayakan untuk memberantas korupsi yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sampai saat ini tidak lagi mampu dan efektif untuk diberlakukan dalam memberantas korupsi. Lahirnya berbagai undang-undang yang mengatur pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi pada prakteknya dipengaruhi oleh kondisi politik pada saat undang-undang itu lahir. Fungsi dan peran hukum sangat dipengaruhi dan diintervensi oleh kekuatan politik, karena pada prakteknya hukum lahir sebagai refleksi dari konfigurasi politik yang melatarbelakanginya dengan kata lain politik sangat menentukan bekerjanya hukum. Politik hukum itu sendiri menurut Mahfud MD adalah legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.

Berikut ini adalah hasil analisis terhadap substansi hukum (legal subtance) dari apa yang telah penulis kumpulkan, yakni sebagai berikut:

(1)     Pasal 27 (1) UUD NRI Tahun1945

Pasal ini pada prinsipnya memberikan sebuah pengertian bahwa seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali sama kedudukannya. Dalam konteks ini Kepolisian, Kejaksaan dan KPK mempunyai kewenangan penuh dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa.

          (2)      Pasal 284 ayat 2 KUHAP

                  Pasal ini memberikan peluang untuk direvisi mengenai gagasan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap kejahatan korupsi yang telah diatur dalam Undang-Undang tersendiri.

              (3)      Pasal 7 UU No. 28 Tahun1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

        Pasal ini sebagai jembatan sebuah kerjasama yang berintegritas dan objektif antara Kepolisian, Kejaksaan dan KPK dalam pemberantasan korupsi diIndonesia. Dimana dalam hal penanganan tindak pidana korupsi harus berlandaskan pada prinsip dan norma kelembagaan. Berbicara kelembagaan sendiri KPK, Polri dan Kejaksaan merupakan lembaga penegak hukum yang tetap menjunjung tinggi supermasi hukum tanpa terkecuali.

        (4) Pasal 26 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang- Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang  Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korups.

Penjelasan Pasal 3:

                      “Jika pasal 2 ayat (1) ancaman pidana penjara maksimumnya 20 tahun dan minimum 4 tahun, sementara pasal 3 ancaman pidananya , dan maksimum 20 tahun, minimumnya hanya 1 tahun Seharusnya, ancaman pidana yang dirumuskan untuk Pasal 3 lebih tinggi dari Pasal 2. Hal tersebut dikarenakan perbuatan korupsi yang dilakukan dalam Pasal 3 haruslah memiliki kewenangan terlebih dahulu, dan ada penyalahgunaan wewenang sehingga tindakan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau koorporasi tersebut merugikan keuangan negara”.

Penjelasan Pasal 26:

            “Ketentuan ini memberikan peluang untuk melakukan pembaharuan yuridis terhadap personel KPK karena kita ketahui bahwa KPK tidak bekerja sendirian tetapi di bantu oleh Polri danKejaksaan sebenarnya hal ini merupakan hal positif karena 3 lembaga ini bekerjasama dalam pemberantasan korupsi akan tetapi yang akan menjadi permasalahan adalah ketika egosektoral dan fanatisme berlebihan terhadap lembaga membuat proses penyeldikan tidak objektif misalnya penghilangan atau pengerusakan alat bukti. Oleh karena itu pembaharuan yang dimaksud disinisemata-mata agar personel KPK,Kejaksaan, dan Polri adalah individu yang berkualitas, berintegritas dan mempunyai semangat serta marwah pemberantasan korupsi”.

         (5)      Pasal 3 dan 4 UU No. 30 Tahun 2020 Jo. UU No. 19 Tahun 2019

Ketentuan ini memberikan peluanguntuk melakukan konstruksi secara yuridis terhadap keberadaan personel KPK yang independen mengingat bahwa Pelemahan KPK bisa terjadi melaluiundang-undang, intervensi politik dan tekanan dari legislative maupun eksekutif. Selain itu, KPK juga rentan terhadap penghianataan dari dalam KPK karena KPK sendiri di isi oleh pihak Kepolisian dan Kejaksaan yang merasa institusinya menjadi incaran radar KPKseperi beberapa kasus yang pernah terjadi misalnya kasus Simulator SIM dan kasus Budi Gunawan. Walaupun mungkin penghianatan dapat diminimalisir dengan seleksi yang ketatakan tetapi yang tidak dapat dicegahadalah loyalitas ganda. Apalagi merekahanya bertugas sementara di KPK danakan kembali ke institusi awal. Terhadap kemungkinan ini, harus disiapkan penyidik dan penuntut independen. Semua lembaga pemberantasan korupsidi negara lain juga menuju kesana, yaitu independensi penyidik ataupun penuntut umum”.

          (6)      Undang- UndangNo mor 7 Tahun2006 tentangPeng esahanUNC AC 2003

            Melalui Undang-Undang No. 7/2006, Pemerintah Indonesia meratifikasi United Nations Convention Against Corruption, UNCAC (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi -2003). Otomatis, Indonesia wajib mengimplementasikan ketentuan UNCAC secara penuh. Tahun 2010, Pertemuan yang me- review. Implementasi ketentuan UNCAC bagi Indonesia dilakukan oleh Inggris dan Uzbekistan. Hasilnya,32 rekomendasi ketentuan UNCAC diharapkan dapat dilakukan di Indonesia. Dari 32 rekomendasi, terdapat 25 rekomendasi terkait yang perlu dilakukan penyesuaian regulasi yang telah diatur (existing regulation), yaitu diantaranya:

a.       9 rekomendasi tentang kriminalisasi tindak pidana korupsi;

b.      rekomendasi mengenai sistem pemidanaan dalam KUHAP;

c.       1 rekomendasi mengenai perampasan aset;

d.      2 rekomendasi mengenai ekstradisi;

e.       9 rekomendasi mengenai bantuan timbal balik masalah pidana;

f.       2 rekomendasi terkait peraturan lainnya.

          Saat ini, Indonesia sudah melaksanakan 13 dari 25 rekomendasi di atas yang terakomodasi ke dalam berbagai rancangan undang-undang. Baca: (Ria Casmi Arrsa, Rekonstruksi Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Melalui Strategi Penguatan Penyidik Dan Penuntut Umum Independen Kpk, Jurnal Rechts Vinding, Volume 3 Nomor 3, Desember 2014, hlm. 6). Berdasarkan hal itu perlu adanya intensitas pengkajian Indonesia untuk mengakomodir 12 rekomendasi yang belum di penuhi walaupun memang secara umum alasan indonesia belum mengakomodir ratifikasi karena perbedaan sistem hukum dan untuk menjaga kedaulatan negara akan tetapi dengan urgensi mengakomodir 12 rekomendasi yang belum terpenuhi pemerintah Indonesia perlu mempertimbangkan kebijakanya demi efektifnya pemberantasan korupsi diIndonesia.

Kultur Hukum (Legal Culture)

Istilah budaya hukum pertama-tama dikemukakan oleh Friedman untuk menyebut kekuatan-kekuatan sosial (social forces) yang mempengaruhi bekerjanya hukum di masyarakat, yang berupa elemen-elemen nilai dan sikap masyarakat berhubungan dengan institusi hukum.

Menurut Friedman, budaya hukum menunjuk pada dua hal yaitu: (1) unsur adat istiadat yang organis berkaitan dengan kebudayaan secara menyeluruh; dan (2) unsur nilai dan sikap sosial. Lebih lanjut dikatakan bahwa sistem hukum yang terdiri dari struktur dan subtansi, bukanlah merupakan mesin yang bekerja. Apabila kedua unsur itu berfungsi dalam masukan dan keluaran proses hukum, maka kekuatan-kekuatan sosial tertentu berpengaruh terhadapnya.

Budaya hukum masyarakat Indonesia menunjukkan dua posisi yang berlawanan, disatu sisi menyatakan perang terhadap korupsi, membenci tindakan koruptor, bahkan mengutuk para koruptor, namun di sisi lain, masyarakat justru menunjukkan dukungan terhadap korupsi. Dukungan tersebut ditunjukkan dengan memberikan uang suap terhadap pejabat pemerintah dan memberikan perlakuan yang istimewa kepada birokrat. Dalam perekrutan pegawai di pemerintahan, masih banyak masyarakat yang rela membayar sejumlah uang kepada “orang dalam” agar dapat diterima baik sebagai pegawai negeri sipil maupun sebagai tenaga kontrak.

Penulis berpendapat fenomena sosial diatas terjadi akibat budaya pragmatis di Indonesia baik di tingkat pusat sampai ketingkat terendah. Budaya pragmatis sendiri mengakibatkan pejabat mengunakan kekuasaan atau pengaruh untuk melakukan tindakan korupsi, hal ini diakibatkan gaya hidup dan pola konsumsi yang berlebihan yang mengakibatkan gaji/pendapatan dari jabatan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup apalagi jika melihat fakta sejarah selama masa Orde Baru 1968-1998 terkenal dengan budaya asal bapak senang (ABS) dimana dalam semua sector berbangsa dan negara budaya korupsi dianggap jamak dan merupakan hal biasa. Selain itu sistem yang di nilai belum transparan dan oligarki struktural mengakibatkan lingkaran korupsi makin massif terjadi.

Menurut penulis, budaya hukum yang dimaksud oleh Lawrence M. Friedman sebagai inti dari legal sistem jika diterapkan dalam konteks keindonesiaan adalah Pancasila. Selanjutnya nilai-nilai Pancasila yang melandaskan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tersebut kemudian diimplementasikan kedalam norma-norma hukum. Pembangunan sistem hukum melalui Pancasila sebagai dasar falsafah dalam pemberantasan korupsi sekaligus memberikan perwujudan hak asasi manusia bagi masyarakat korban korupsi serta hak asasi manusia bagi pelaku korupsi dalam menjalankan kewajiban mereka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila dapat memberikan kepastian hukum, dan memberikan bangunan sistem hukum untuk memberantas korupsi dengan melakukan rekontruksi moral sesuai dengan nilai- nilai moralitas yang terkandung di dalam pancasila.

Berdasarkan penjelasan di atas penulis berpendapat pada prinsipnya budaya hukum dapat dibangun sejak dini dengan cara: Pertama adanya revitalisasi pengetahuan hukum yang berorientasi pada perilaku artinya dalam setiap kerangka pengetahuan hukum senantiasa di ikuti dengan pengetahuan moral. Kedua adalah para pejabat atau tokoh masyarakat harus memberikan pendidikan hukum dengan memberikan teladan yang baik. Hal ini dapat dicapai ketika cara pertama telah benar-benar berhasil yang bermuara kepada individu yang berintegritas dan bermoral. Ketiga Upayaakuntabilitas publik yang terencana, terstruktur dan sistematis dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

 

Simpulan

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

Mekanisme penanganan masalah korupsi di indonesia antara kewenangan Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi mengalami hambatan akhibat egosektoral, kurang adanya kepercayaan di antara lembaga penegak hukum, dan fanatisme berlebihan terhadap lembaga membuat proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tidak objektif sehingga diperlukan pembaharuan kewenangan dan aturan yang jelas tentang kerjasama antara lembaga-lembaga penegak hukum dengan lembaga-lembaga lainnya dalam mekanisme penanganan kasus korupsi yang semata-mata agar Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai semangat serta marwah pemberantasan korupsi yang bemuara pada kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum.

Teori Lawrence M. Friedmann di dasarkan atas perspektifnya yang bersifat sosiologis (sociological jurisprudence). Yang hendak diuraikannya dengan teori tiga sub-sistem struktur, substansi, dan kultur hukum itu tidak lain adalah bahwa basis semua aspek dalam sistem hukum itu adalah budaya hukum. Jika konteks budaya hukum menurut Friedman di tarik dalam konteks keindoensiaan maka budaya hukum masyarakat Indonesia menunjukkan dua posisi yang berlawanan, disatu sisi menyatakan perang terhadap korupsi, membenci tindakan koruptor, bahkan mengutuk para koruptor, namun di sisi lain, masyarakat justru menunjukkan dukungan terhadap korupsi. Dukungan tersebut ditunjukkan dengan memberikan uang suap terhadap pejabat pemerintah dan memberikan perlakuan yang istimewa kepada birokrat. Dalam perekrutan pegawai di pemerintahan, masih banyak masyarakat yang rela membayar sejumlah uang kepada “orang dalam” agar dapat diterima baik sebagai pegawai negeri sipil maupun sebagai tenaga kontrak. 

Melihat realitas budaya hukum masyarakat indonesia di atas maka negara Indonesia perlu membangun sistem hukum yang mengedepankan dasar moral dengan landasan nilai-nilai pancasila di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

2 comments for "ANALISIS DAN SOLUSI MASALAH KORUPSI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF TEORI SISTEM HUKUM LAWRENCE MEIR FRIEDMAN"